▶
Ombudsman “Bermain” Tambang
Ketua Ombudsman RI diduga menerima gratifikasi Rp1,5 miliar dari perusahaan tambang nikel. Kasus ini menjadi alarm keras atas rapuhnya integritas lembaga pengawas dan buruknya tata kelola sektor pertambangan.
Segmen INSIGHT kali ini membahas bagaimana lemahnya transparansi korporasi tambang, keterlibatan PEPs, dan absennya aturan cooling-off period membuka ruang konflik kepentingan, korupsi, dan state capture.
Tata kelola tambang harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada publik.
#ombudsmanri #tambangnikel #KorupsiTambang #tiindonesia #antikorupsi #statecapture #beneficialownership
