IESR Indonesia 62d ago

ASEAN sedang memasuki fase kritis dalam perjalanan transisi energinya di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah telah mengganggu pasar energi global, di mana Asia menjadi sangat rentan karena ketergantungan yang besar pada impor bahan bakar fosil (Tan, 2026). Ketergantungan Asia Tenggara pada impor minyak, gas, dan batu bara telah mengekspos kawasan ini terhadap gangguan pasokan dan volatilitas harga, yang memicu kekhawatiran atas keterjangkauan dan ketahanan energi (Suryadi dan Hermawan, 2025). Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan menghadapi tekanan yang meningkat untuk memprioritaskan langkah-langkah ketahanan energi jangka pendek, yang mungkin mengorbankan upaya dekarbonisasi jangka panjang (McGeever, 2026), serta kemungkinan terjadinya kemunduran kebijakan oleh Keketuaan Filipina terhadap agenda transisi energi. Saat ini, Filipina telah menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan keadaan darurat energi nasional, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik yang memuncak (Reuters, 2026). Dengan 98% minyaknya berasal dari Timur Tengah, Filipina menghadapi lonjakan harga bahan bakar yang menyebabkan inflasi naik menjadi 4,1% pada Maret 2026 (Flores dan Corales, 2026). Di sisi lain, Singapura mengatasi situasi ini dengan memperkenalkan model kapasitas fiskal yang tinggi, yang berfokus pada peredaman guncangan ekonomi (Reuters, 2026). Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam memilih untuk memperluas subsidi bahan bakar guna menahan inflasi dan mencegah keresahan sosial. Malaysia, di sisi lain, telah mengadopsi pendekatan rasionalisasi subsidi yang lebih terarah, menyeimbangkan keberlanjutan fiskalnya dengan kebutuhan untuk melindungi kelompok rentan dari kenaikan biaya energi (Hannany dan Pratama, 2026). Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2026, Filipina telah mengidentifikasi pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas utama di bawah masa keketuaannya, dengan komitmen terhadap kerja sama energi regional yang tercermin dalam tema sektoral, “ASEAN Energy Assemble” (ACE, 2026). Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi dan komitmen keberlanjutan di kawasan, Keketuaan Filipina diharapkan dapat mendorong beberapa inisiatif strategis, termasuk operasionalisasi Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG), pengembangan kerangka kerja kabel listrik bawah laut regional, penguatan kerja sama energi regional, mobilisasi pendanaan iklim, serta kemajuan transisi energi yang adil dan inklusif (ACE, 2026). Pada saat yang sama, Asia Tenggara tengah menavigasi periode krisis yang tumpang tindih, khususnya di sektor energi, yang menghadirkan risiko sekaligus peluang bagi lintasan transisi kawasan. Meskipun situasi saat ini mempertegas kerentanan kawasan terhadap ketergantungan bahan bakar fosil, hal ini juga menyoroti urgensi percepatan penyebaran energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Dari perspektif tren regional, telah terdapat sinyal politik positif dari Keketuaan ASEAN sebelumnya dalam menangani isu transisi energi dan ekonomi hijau. Meskipun kawasan ini memiliki potensi kuat untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, kemajuan dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam posisi strategis regional yang koheren masih terbatas (IESR, 2023). Terkait hal tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) ingin mengusulkan agenda "Southeast Asia Energy Transformation Initiative" (SEATI) sebagai solusi praktis, strategis, dan konkret untuk mengisi celah dalam mewujudkan Visi ASEAN 2045. Inisiatif ini terdiri dari empat pilar: - Percepatan Penyebaran & Integrasi Energi Bersih; - Membangun ASEAN sebagai Pusat Manufaktur & Perdagangan Energi Bersih; - Penguatan Investasi Hijau dan Mekanisme Pendanaan; - Peningkatan Koordinasi Kebijakan & Pengembangan Tenaga Kerja (IESR, 2025). Pilar-pilar tersebut selaras dengan tujuan dan dapat dianggap sebagai elemen kunci dari hasil Keketuaan Filipina di sektor energi. Selanjutnya, Institute for Essential Services Reforms (IESR) akan menyelenggarakan webinar regional bertajuk “Menuju KTT ASEAN Pertama: Keketuaan Filipina dan Masa Depan Transisi Energi di Asia Tenggara”. Webinar ini bertujuan untuk menilai keputusan kebijakan saat ini, kemajuan regional, serta arah kebijakan mengenai transisi energi dan komitmen iklim. Tujuan - Menilai keputusan kebijakan saat ini, kemajuan regional, dan arah kebijakan terkait transisi energi serta komitmen iklim. - Mengidentifikasi risiko-risiko utama terhadap keberlanjutan kebijakan, seperti penundaan inisiatif regional, pendekatan nasional yang terfragmentasi, dan penurunan kepercayaan investasi. - Mengeksplorasi peluang untuk memperkuat Komitmen Energi ASEAN melalui peningkatan koordinasi, penyelarasan kebijakan, dan keterlibatan diplomatik yang berkelanjutan.