IESR Indonesia 111d ago

Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks atau MDB) memainkan peran sentral dalam mengarahkan modal publik dan swasta menuju aksi iklim (Zeng, 2024). Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29), negara-negara maju telah berkomitmen untuk memobilisasi setidaknya 300 miliar USD per tahun dalam pendanaan iklim pada tahun 2035, di samping target aspirasional yang mencapai 1,3 triliun USD. Sebagai saluran utama penyaluran pendanaan iklim, MDB diharapkan menyediakan sekitar 39 persen dari total pendanaan tersebut, yang memposisikan mereka sebagai perantara utama dalam arsitektur pendanaan iklim global (UNCTAD, 2025). Meskipun akumulasi pendanaan iklim global oleh MDB meningkat 10% pada tahun 2024 hingga mencapai rekor 137 miliar USD (AFDB, 2025), kesenjangan struktural dan distribusi yang signifikan masih terus terjadi. Tantangan-tantangan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk ketidakstabilan di Timur Tengah dan dinamika konflik yang melibatkan Iran, yang telah berkontribusi pada kembalinya volatilitas di pasar minyak dan gas global. Kenaikan harga bahan bakar fosil tidak hanya memperburuk tekanan inflasi tetapi juga meningkatkan beban biaya impor energi bagi negara-negara berkembang, sehingga mempersempit ruang fiskal dan mengalihkan sumber daya publik dari investasi hijau jangka panjang. Dalam konteks seperti ini, penundaan reformasi arsitektur keuangan internasional berisiko mengunci negara-negara rentan ke dalam ketergantungan bahan bakar fosil justru di saat percepatan dekarbonisasi menjadi sangat mendesak. Volatilitas geopolitik dan harga energi ini memperkuat alasan untuk reformasi MDB yang lebih cepat, lebih responsif, dan lebih berkeadilan. Meskipun terjadi pertumbuhan dalam pendanaan iklim yang dimobilisasi oleh MDB, alokasinya tetap miring secara tidak proporsional ke arah negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi dengan peringkat kredit yang lebih kuat serta kapasitas institusional yang lebih besar. Sementara itu, negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDC) dan negara-negara berkembang kepulauan kecil (Small Island Developing States/SIDS) tetap kurang terlayani (Ameli et al, 2023). Sebagai contoh, pada tahun 2024, hanya 5% dari total pendanaan iklim yang disalurkan oleh MDB dilaporkan dalam bentuk hibah. Sebaliknya, selama periode 2019-2024, 67% dari total pendanaan iklim MDB ke negara-negara berpendapatan rendah dan menengah disalurkan melalui pinjaman investasi (UNDRR, 2024). Bagi banyak negara berkembang yang telah menghadapi tingkat kesulitan utang yang tinggi akibat peminjaman di era pandemi dan suku bunga tinggi, model pendanaan ini membatasi ruang fiskal dan berisiko mengubah aksi iklim menjadi beban utang tambahan, alih-alih menjadi jalan menuju ketangguhan (UNCTAD, 2025). Di tengah latar belakang urgensi dekarbonisasi, fragmentasi geopolitik, dan ketidakpastian pasar energi, seruan untuk reformasi MDB menjadi semakin mendesak. Dalam wacana reformasi yang lebih luas ini, New Development Bank (NDB) milik BRICS telah muncul sebagai lembaga pimpinan Global South yang berpotensi berpengaruh dengan model pendanaan pembangunan yang berbeda, yang menekankan pada kepemilikan nasional, pemilihan proyek berbasis permintaan, dan fleksibilitas (NDB, 2020). Seiring ketegangan geopolitik yang mengubah arus modal global dan munculnya pengawasan terhadap kepercayaan pada lembaga-lembaga tradisional Bretton Woods, peran NDB dalam mendiversifikasi sumber pendanaan iklim layak untuk ditelaah lebih dalam. Untuk berkontribusi dalam diskusi ini, Institute for Essential Services Reform (IESR) akan menyelenggarakan webinar bertajuk “MDB Reform and The Role of New Development Bank in Financing Energy Transition amid Geopolitical Uncertainty.” Sesi ini akan menyediakan platform multi-pemangku kepentingan bagi lembaga pemikir global, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi untuk memeriksa hambatan struktural dalam distribusi pendanaan iklim MDB, menilai prioritas reformasi mengingat volatilitas geopolitik dan pasar energi saat ini, serta mengevaluasi potensi dan kendala NDB dalam memajukan pendanaan transisi hijau yang adil dan berskala besar. Tujuan - Membangun pemahaman mengenai urgensi Agenda Reformasi Lembaga Keuangan Internasional. - Meninjau kondisi distribusi pendanaan iklim Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dan urgensi mengadvokasi reformasi keuangan internasional. - Menilai sejauh mana pendanaan iklim MDB memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. - Menginformasikan kepada CSO dan publik mengenai perlunya Reformasi Lembaga Keuangan Internasional dan melihat kemungkinan peran New Development Bank dalam mendanai proyek-proyek transisi hijau.